Kabar gembira bagi para calon sarjana dan ahli madya! Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim baru saja mengumumkan perubahan signifikan dalam persyaratan kelulusan perguruan tinggi. Mahasiswa S1 dan D4 kini tidak lagi diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai syarat mutlak kelulusan.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perubahan ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan, menandai pergeseran paradigma dalam menilai kompetensi mahasiswa. Selama ini, skripsi sering dianggap momok yang menakutkan dan membatasi kreativitas mahasiswa. Kini, terbuka pintu untuk berbagai bentuk tugas akhir yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan minat mahasiswa.
Lebih dari Sekadar Skripsi: Opsi Tugas Akhir yang Lebih Bervariasi
Penting untuk dipahami, penghapusan kewajiban skripsi bukan berarti mahasiswa bebas tanpa tugas akhir. Justru sebaliknya, mahasiswa diberikan keleluasaan untuk memilih bentuk tugas akhir yang paling sesuai dengan bidang keilmuan dan minat mereka. Bentuk-bentuk tugas akhir ini dapat berupa prototipe, proyek, riset terapan, atau bahkan karya seni inovatif.
Also Read
Kebijakan ini membuka ruang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui karya nyata yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, mahasiswa teknik dapat membuat prototipe alat yang inovatif, mahasiswa desain dapat merancang sebuah produk yang menarik, atau mahasiswa komunikasi dapat menghasilkan sebuah kampanye sosial yang berdampak.
Pilihan bentuk tugas akhir ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Ini berarti, perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk merancang kurikulum dan sistem penilaian yang paling sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik program studi mereka. Fleksibilitas ini memungkinkan terciptanya sistem pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja.
Tesis Tetap Wajib untuk Magister
Perlu dicatat, kebijakan ini hanya berlaku untuk mahasiswa S1 dan D4. Mahasiswa jenjang Magister (S2) dan Magister Terapan masih tetap diwajibkan untuk membuat tesis. Namun, sama seperti S1 dan D4, mahasiswa magister juga memiliki opsi lain seperti prototipe, proyek atau karya ilmiah yang setara.
Pentingnya Penilaian yang Komprehensif
Perubahan aturan ini menekankan pentingnya penilaian yang komprehensif terhadap kompetensi mahasiswa. Kompetensi tidak bisa hanya dinilai dari satu jenis tugas akhir saja. Justru, dengan beragam pilihan tugas akhir, perguruan tinggi dapat lebih leluasa menilai kemampuan mahasiswa dalam berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, hingga kemampuan kerja tim.
Tantangan dan Peluang
Kebijakan baru ini tentu membawa tantangan dan peluang baru bagi dunia pendidikan. Perguruan tinggi perlu segera beradaptasi dengan menyusun panduan tugas akhir yang jelas dan transparan. Dosen juga perlu dibekali dengan kemampuan untuk membimbing mahasiswa dalam berbagai jenis tugas akhir.
Di sisi lain, kebijakan ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Mahasiswa tidak lagi terpaku pada format skripsi yang kaku, tetapi bisa lebih leluasa berkreasi dan berinovasi.
Bagaimana menurutmu? Apakah kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi pendidikan tinggi Indonesia? Mari kita diskusikan!
