Memasuki tahapan Pemilu 2024, rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi salah satu fokus utama. Selain persyaratan umum seperti usia dan pendidikan, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap calon anggota KPPS, yaitu bukan anggota partai politik. Syarat ini bukan sekadar formalitas, melainkan pilar penting untuk menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.
Untuk membuktikan ketidakberpihakan, calon anggota KPPS wajib melampirkan dua surat pernyataan penting: surat pernyataan bukan anggota partai politik dan surat pernyataan sebagai calon anggota KPPS. Kedua surat ini, selain menjadi bukti administrasi, juga merupakan janji dan komitmen calon anggota KPPS untuk menjalankan tugas dengan jujur dan adil.
Pentingnya Netralitas KPPS
Netralitas KPPS adalah kunci sukses pemilu yang demokratis dan berintegritas. Anggota KPPS yang terafiliasi dengan partai politik berpotensi menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan golongan tertentu, misalnya dengan memanipulasi suara atau mengintimidasi pemilih. Hal ini tentu mencederai proses demokrasi dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Also Read
Oleh karena itu, persyaratan bukan anggota partai politik menjadi sangat krusial. Ini adalah langkah preventif untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa seluruh proses pemungutan suara berjalan transparan dan akuntabel.
Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik: Lebih dari Sekadar Dokumen
Surat pernyataan bukan anggota partai politik bukan sekadar dokumen yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran. Ia adalah representasi dari integritas dan komitmen calon anggota KPPS untuk mengedepankan kepentingan pemilu di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Surat ini harus dibuat dengan sungguh-sungguh dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000, sebuah simbol pengesahan legalitas dan keseriusan pernyataan yang dibuat. Bagi calon anggota yang pernah menjadi anggota partai politik, mereka diwajibkan melampirkan surat keterangan dari pimpinan partai politik yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka telah benar-benar tidak aktif dalam partai politik dalam kurun waktu minimal 5 tahun terakhir.
Contoh Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik
Berikut contoh surat pernyataan yang dapat dijadikan panduan bagi calon anggota KPPS:
SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH/TIDAK LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama: ___________________
b. Jenis kelamin: ___________________
c. Pekerjaan/jabatan: ___________________
d. Tempat tanggal lahir/umur: ______,_______/___tahun;
e. Alamat: ___________________
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah/tidak lagi*) menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPPS di wilayah Kelurahan/Desa ______.
Dibuat di _________
pada tanggal _________
Yang membuat pernyataan,
(____________________)
Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Bagi yang pernah menjadi anggota partai politik melampirkan surat keterangan dari pimpinan partai politik yang bersangkutanSurat Pernyataan Calon Anggota KPPS: Komitmen Penyelenggara Pemilu
Selain surat pernyataan bukan anggota partai politik, calon anggota KPPS juga harus melampirkan surat pernyataan sebagai calon anggota KPPS. Surat ini mencakup beberapa poin penting yang menunjukkan komitmen calon anggota terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Berikut poin-poin dalam surat pernyataan tersebut:
- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- Tidak menjadi anggota Partai Politik.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
Proses Pengumpulan dan Verifikasi
Kedua surat pernyataan ini, beserta dokumen persyaratan lainnya, dikumpulkan dan diserahkan melalui Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. PPS kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas yang masuk, termasuk memeriksa keabsahan surat pernyataan dan memastikan calon anggota KPPS memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
Menjaga Integritas Pemilu dari Tingkat TPS
Persyaratan bukan anggota partai politik bagi calon anggota KPPS adalah langkah krusial dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu. Melalui surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai, calon anggota KPPS berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan tanpa intervensi kepentingan politik manapun.
Dengan rekrutmen anggota KPPS yang selektif dan berintegritas, diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.
