Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seringkali hanya dikenal dari tokoh-tokohnya yang tampil di layar kaca atau dari isu-isu kontroversial yang menyertainya. Namun, di balik itu, PKS memiliki catatan prestasi yang patut diperhatikan, terutama dalam hal keterbukaan informasi publik. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai profil PKS, sejarahnya, serta pencapaiannya, dengan fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas.
PKS, sebagai partai yang didirikan pada 20 April 2002 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, telah menempuh perjalanan panjang dalam dinamika politik Indonesia. Pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum pada tahun yang sama menjadi tonggak awal kiprahnya. Keberhasilan lolos verifikasi KPU pada tahun 2004 membuka jalan bagi PKS untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mengirimkan wakilnya ke parlemen.
Salah satu poin menarik dari profil PKS adalah komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. PKS berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai partai yang berkomitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi publik selama lima tahun berturut-turut. Prestasi ini tentu bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari upaya PKS dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Also Read
Bukan hanya itu, PKS juga mendapat sorotan positif dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait transparansi laporan keuangan partai. Kajian dan analisis ICW terhadap laporan keuangan sembilan partai politik peserta Pemilu 2014 menempatkan PKS pada posisi terbaik dalam indeks transparansi. Fakta ini menunjukkan keseriusan PKS dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai.
Perjalanan PKS di arena Pemilu juga cukup menarik. Pada Pemilu Legislatif 1999, PKS hanya meraih 7 kursi. Namun, pada Pemilu Legislatif 2009, PKS berhasil melompat ke angka 57 kursi. Meski mengalami fluktuasi dalam pemilu berikutnya, PKS tetap konsisten berada di atas ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2019, PKS mendapatkan 50 kursi di parlemen. Konsistensi perolehan suara di atas 7% menunjukkan bahwa PKS memiliki basis pemilih yang loyal dan solid.
Peran PKS sebagai partai yang kritis terhadap kebijakan pemerintah juga tidak bisa diabaikan. Di parlemen, PKS kerap menyuarakan kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Posisi kritis ini menunjukkan bahwa PKS tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan semata, tetapi juga memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat.
Musyawarah Nasional V PKS pada November 2020 menjadi momentum penting bagi partai ini. Kepemimpinan baru yang dipegang oleh Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA sebagai Ketua Majelis Syura dan H. Ahmad Syaikhu sebagai Presiden partai membawa semangat baru. PKS kini mengusung visi menjadi partai yang rahmatan lil alamin, dengan berbagai perubahan termasuk lambang, mars, dan hymne partai. Perubahan ini mencerminkan upaya PKS untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.
PKS, dengan catatan prestasi dalam keterbukaan informasi, transparansi keuangan, dan peran kritis di parlemen, layak mendapatkan perhatian lebih. Lebih dari sekadar tokoh-tokoh yang muncul di media, PKS adalah partai yang memiliki sejarah panjang, komitmen pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta visi yang jelas. Dengan memahami profil dan sejarah PKS secara mendalam, kita dapat menilai partai ini secara lebih objektif dan komprehensif.
Artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan informasi yang lebih lengkap mengenai PKS, sehingga kita tidak hanya terpaku pada isu-isu permukaan saja. PKS adalah bagian dari dinamika politik Indonesia, dan dengan memahami seluk-beluknya, kita dapat berkontribusi pada kualitas demokrasi di negeri ini.
