Pergantian pucuk pimpinan di tubuh Polri kembali terjadi. Kali ini, AKBP Victor Ziliwu harus rela melepas jabatannya sebagai Kapolres Purworejo, Jawa Tengah, dan dipindahkan ke Yanma Mabes Polri. Mutasi yang terkesan mendadak ini menimbulkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang terjadi?
Keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini tentu bukan tanpa alasan. Meski Polda Jawa Tengah menyebutkan adanya laporan khusus yang menjadi dasar mutasi, publik tetap bertanya-tanya mengenai detail laporan tersebut. Pencopotan AKBP Victor Ziliwu hanya beberapa bulan setelah menjabat sebagai Kapolres Purworejo, tepatnya sejak 3 Mei 2023, tentu bukan hal yang lazim. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Koorsripim Polda Jateng.
Perjalanan karier AKBP Victor Ziliwu di kepolisian sebenarnya cukup panjang dan beragam. Alumni Akpol tahun 2004 ini telah malang melintang di berbagai posisi. Dari Wakasat Resnarkoba Polresta Medan hingga Kapolsek Medan Baru, Victor Ziliwu membangun reputasinya di jajaran kepolisian Sumatera Utara. Bahkan, bersama rekan-rekan seangkatannya, ia pernah terlibat dalam kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada anak-anak yatim.
Also Read
Di tahun 2018, Victor Ziliwu pernah menjadi Sekretaris Pribadi (Sespri) Kapoldasu Irjen Pol Agus Andrianto. Karirnya terus menanjak hingga akhirnya menempati posisi Kasubdit 2 Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022, ia kembali menjadi Koorsripim Polda Jateng hingga akhirnya ditugaskan sebagai Kapolres Purworejo di tahun 2023.
Namun, jabatan sebagai Kapolres Purworejo tidak berlangsung lama. Mutasi ke Yanma Mabes Polri mengakhiri karir singkatnya di Purworejo. Lalu, apa sebenarnya implikasi dari mutasi mendadak ini?
Menyoroti Lebih Dalam Mutasi AKBP Victor Ziliwu
Mutasi ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, ini bisa jadi bentuk evaluasi kinerja yang rutin dilakukan di tubuh kepolisian. Namun, fakta bahwa mutasi ini terkesan mendadak dan didasari adanya laporan khusus, menyiratkan bahwa ada hal serius yang perlu ditangani. Kedua, hal ini bisa jadi sinyal tegas dari Kapolri untuk memastikan integritas dan profesionalisme anggota kepolisian. Ketiga, masyarakat tentu berharap laporan khusus tersebut bisa diungkap secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi yang berlebihan.
Mutasi ini menjadi pengingat bahwa jabatan di kepolisian bukanlah sesuatu yang abadi. Setiap anggota Polri, tanpa terkecuali, harus siap untuk dievaluasi dan dimutasi demi perbaikan institusi. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dalam memantau kinerja kepolisian dan menuntut adanya transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.
Publik tentu berharap mutasi AKBP Victor Ziliwu tidak hanya sekedar pergantian posisi, tapi juga menjadi momentum untuk perbaikan internal di tubuh Polri. Kita tunggu kelanjutan dan kejelasan dari laporan khusus yang menjadi dasar mutasi ini.
