Gelombang kritik kembali menerpa Presiden Joko Widodo, kali ini datang dari internal koalisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Isu yang diangkat pun bukan persoalan remeh, melainkan soal sensitifitas penyaluran bantuan sosial (bansos), yang menjadi garda depan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekonomi bagi masyarakat rentan. PDIP menyuarakan keprihatinan mendalam terkait tidak dilibatkannya Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dalam proses krusial ini.
Ketidakikutsertaan Risma dalam skema penyaluran bansos memunculkan tanda tanya besar. Mengapa sosok yang telah dikenal luas sebagai birokrat berintegritas dengan rekam jejak mentereng di level daerah justru dikesampingkan dalam agenda yang seharusnya menjadi wilayah kerjanya? Pertanyaan ini bukan hanya menggelayuti benak para pengamat politik, tapi juga mengusik rasa keadilan publik.
Tri Rismaharini, bukan nama baru dalam panggung pemerintahan. Lahir di Kediri pada 20 November 1961, perjalanan kariernya adalah bukti dedikasi dan kompetensi. Ia merangkak dari bawah, mengawali karir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Surabaya. Kepiawaiannya dalam menata kota membawanya menduduki kursi Wali Kota Surabaya selama dua periode, dari 2010 hingga 2020. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya bertransformasi, meraih berbagai penghargaan, termasuk Piala Adipura Kencana yang didapat delapan kali berturut-turut. Reputasi Risma sebagai pemimpin yang tegas, bersih, dan dekat dengan rakyat telah teruji.
Also Read
Sebelum terjun ke dunia politik, Risma mengasah kemampuan birokrasinya di berbagai posisi strategis. Mulai dari Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Kepala Cabang Dinas Pertamanan, hingga Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, semua ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Pengalamannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya semakin mematangkan visi dan strateginya dalam membangun kota. Puncak dari pengabdiannya di level daerah adalah ketika ia terpilih menjadi Wali Kota Surabaya, bukan sekali, tapi dua kali dengan perolehan suara yang fantastis, 86,34 persen pada periode kedua.
Keberhasilan Risma di Surabaya bukan hanya sekadar pencapaian angka dan penghargaan. Ia adalah simbol kepemimpinan yang transformatif, yang mampu menghadirkan solusi konkret untuk persoalan perkotaan. Taman Bungkul, misalnya, adalah salah satu bukti nyata dari visi dan kerja kerasnya yang diakui dunia lewat penghargaan The 2013 Asian Townscape Award. Bahkan, pada tahun 2015, Risma dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation.
Kiprah gemilang Risma di Surabaya mengantarkannya ke panggung nasional. Pada Desember 2020, ia dilantik sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bansos. Di tengah pandemi COVID-19, tantangan yang dihadapi Risma tidaklah mudah. Namun, ia tetap berpegang teguh pada prinsip dan komitmennya untuk melayani masyarakat.
Kritik yang dilontarkan PDIP, yang juga merupakan partai pengusung Presiden Jokowi, mengindikasikan adanya keraguan terhadap efektivitas penyaluran bansos tanpa melibatkan menteri yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang tersebut. Hal ini juga memunculkan spekulasi tentang potensi adanya perbedaan pandangan dalam internal pemerintah mengenai strategi dan prioritas penanganan masalah sosial.
Polemik ini bukan hanya soal administrasi dan birokrasi, tetapi juga tentang keadilan dan kepercayaan publik. Keterlibatan Risma yang teruji dan terpercaya diharapkan mampu memastikan bahwa bansos benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, tanpa penyimpangan dan manipulasi. Publik menanti langkah konkret pemerintah untuk merespons kritik ini, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
