Kasus korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan publik, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Periode 2019-2023, tongkat kepemimpinan KPK dipegang oleh Firli Bahuri, seorang perwira polisi yang memiliki rekam jejak panjang di kepolisian sebelum akhirnya memimpin lembaga antirasuah ini.
Firli Bahuri lahir di Sumatera Selatan pada 8 November 1963. Perjalanannya di dunia kepolisian dimulai pada 2001 saat ia menjabat sebagai Kapolres Persiapan Lampung Timur. Kariernya terbilang cukup cepat, dengan beberapa jabatan penting di kepolisian yang pernah ia emban, mulai dari Wakapolres Lampung Tengah, Kasat III/Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya, hingga Kapolres Kebumen dan Brebes. Jabatan-jabatan ini mengantarkannya menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat, dan kemudian merambah ke posisi yang lebih tinggi di struktur kepolisian, termasuk menjadi Asisten Sespri Presiden dan Ajudan Wakil Presiden RI.
Sebelum memimpin KPK, Firli juga sempat menduduki posisi strategis seperti Ditreskrimsus Polda Jateng, Wakapolda Banten, Karodalops Sops Polri, Wakapolda Jateng, dan Kapolda NTB serta Kapolda Sumatera Selatan. Pengalaman panjang di kepolisian ini, yang mencakup berbagai aspek operasional dan manajerial, menjadi modal utamanya saat ia terpilih menjadi Deputi Penindakan KPK pada 2018. Setahun kemudian, ia resmi menjabat sebagai Ketua KPK, sebuah puncak karir yang penuh tantangan.
Also Read
Namun, perjalanan karir Firli tidak lepas dari kontroversi. Salah satu kasus yang cukup mengemuka adalah pertemuannya dengan M. Zainul Majdi, atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB), saat TGB masih menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pertemuan ini terjadi saat TGB sedang dalam proses pemeriksaan oleh KPK terkait dugaan korupsi saham PT Newmont. Pertemuan ini dianggap melanggar kode etik, karena Firli sebagai Deputi Penindakan KPK seharusnya tidak menjalin kontak dengan pihak yang sedang berperkara.
Firli membantah bahwa pertemuan tersebut direncanakan. Ia mengklaim bahwa pertemuan tersebut terjadi secara kebetulan dalam acara hari lahir ke-84 GP Ansor. Namun, pertemuan yang terlihat akrab tersebut memicu pertanyaan mengenai netralitas dan integritasnya sebagai pejabat KPK. Firli juga menjelaskan tentang pasal 36 UU KPK mengenai larangan menjalin hubungan dengan tersangka atau pihak yang berurusan dengan KPK, dengan menekankan bahwa TGB saat itu belum berstatus tersangka.
Kiprah Firli Bahuri sebagai Ketua KPK terus menjadi sorotan. Di satu sisi, ia membawa pengalaman panjang di kepolisian yang tentu sangat berguna dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, kontroversi yang melingkupinya menjadi catatan yang menguji kredibilitas lembaga antirasuah ini. Masyarakat tentu berharap KPK, di bawah kepemimpinan Firli, dapat terus menunjukkan kinerja yang efektif, profesional, dan bebas dari kepentingan apapun, demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Perjalanan Firli sebagai ketua KPK akan terus dipantau, dan menjadi ukuran apakah ia bisa membuktikan bahwa ia layak mengemban amanah yang besar ini.
