Kasus korupsi kembali mencoreng wajah birokrasi Indonesia. Kali ini, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, terseret pusaran dugaan korupsi pemotongan insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Bukan sekadar isu, kasus ini telah membawa Muhdlor Ali ke balik jeruji besi, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagaimana kronologi kasus ini dan siapa sebenarnya sosok Ahmad Muhdlor Ali? Mari kita bedah bersama.
Kronologi Kasus: Insentif ASN jadi Dana Pribadi
Kasus ini mencuat ketika KPK mencium adanya praktik pemotongan dana insentif yang seharusnya menjadi hak para pegawai BPPD. Alih-alih sampai ke tangan yang berhak, dana tersebut justru diduga mengalir ke kantong pribadi Ahmad Muhdlor Ali. Ironisnya, aturan yang melatarbelakangi praktik korupsi ini justru lahir dari kebijakan yang ditetapkan langsung oleh Muhdlor Ali sebagai Bupati.
Sebagai pemegang kendali, Muhdlor Ali memiliki kewenangan untuk mengatur penghargaan atas kinerja pemungutan pajak. Aturan ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk keputusan bupati, yang menjadi dasar pencairan dana insentif. Namun, celah inilah yang kemudian disalahgunakan.
Also Read
Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, dan Kasubag Umum BPPD, Siska Wati, menjadi aktor kunci dalam melancarkan aksi ini. Mereka berdua bertugas menghitung dan mencairkan dana insentif, lalu mengalirkannya untuk kepentingan pribadi sang bupati. Bahkan, distribusi uang melibatkan beberapa orang kepercayaan bupati, termasuk sopir pribadi. Di tahun 2023 saja, Siska Wati berhasil mengumpulkan dana potongan insentif sekitar Rp2,7 miliar.
Profil Ahmad Muhdlor Ali: Dari Aktivis Hingga Terjerat Korupsi
Ahmad Muhdlor Ali bukanlah sosok asing di Sidoarjo. Pria kelahiran Sidoarjo ini memiliki rekam jejak di bidang pendidikan, serta aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjabat sebagai sekretaris di GP Ansor Sidoarjo sejak 2015, dan Direktur Pendidikan di Yayasan Bumi Shalawat Progresif dari 2012 hingga 2022. Muhdlor Ali juga merupakan putra dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Agoes Ali Masyhuri.
Di dunia politik, Muhdlor Ali melenggang menjadi Bupati Sidoarjo pada 2020, berpasangan dengan Subandi. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 39,8%, mengalahkan dua pesaing lainnya. Kemenangan ini mengantarkan mereka dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada 26 Februari 2021.
Namun, di balik rekam jejak yang gemilang, nama Ahmad Muhdlor Ali kini tercoreng oleh kasus korupsi yang menjeratnya. Pada 16 April 2024, ia resmi berurusan dengan KPK atas kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN. Ia bersama Ari Suryono dan Siska Wati telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Muhdlor Ali ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai 7 Mei 2024.
Ironi dan Pengkhianatan Amanah
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi integritas pejabat publik. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang seharusnya mengayomi dan menyejahterakan masyarakatnya, justru tega mengkhianati amanah dengan melakukan praktik korupsi? Dana yang seharusnya menjadi hak pegawai, justru dirampas untuk kepentingan pribadi.
Korupsi bukan hanya sekadar tindakan melawan hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Korupsi akan selalu menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ahmad Muhdlor Ali kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas-tugas publik.
